Sagu bisa jadi jawaban ketahanan pangan, tapi masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara kesulitan memproduksi sagu secara ekonomis

Patta Hindi Asis, Universitas Muhammadiyah Kendari dan Sitti Rahma Ma'mun, Universitas Muhammadiyah Kendari

Jauh sebelum “hegemoni” beras, masyarakat Sulawesi Tenggara – khususnya suku Tolaki – mengenal tanaman sagu sebagai bahan pangan pokok. Sayangnya, politik pangan membuat sagu perlahan-lahan tersisihkan. Sebelum era 1980-an, sagu merupakan makanan utama masyarakat Tolaki – etnis terbesar yang mendiami Sulawesi Tenggara. Di sana, pati sagu diolah menjadi Sinonggi, makanan khas masyarakat Tolaki. Mereka kerap menyantap Sinonggi dengan campuran sayur bening dan ikan kuah kuning atau ayam kampung yang dimasak dengan daun kedondong hutan (tawaloho). Namun, keberhasilan swasembada beras di tahun 1980-an turut mengubah pola konsumsi masyarakat dari sagu menjadi penggila nasi. Sagu sebagai makanan pokok terpinggirkan dan hanya jadi sekedar pelengkap makanan setelah nasi. Secara potensi, jumlah sagu di Sulawesi Tenggara cukup besar untuk di pulau Sulawesi. Sebagai pembanding, data Kementerian Pertanian menunjukkan di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil sagu di daratan Sulawesi, volume produksi sagu mencapai 3.259 ton dengan luas lahan produksi mencapai 3.849 hektar. Sedangkan Sulawesi Tenggara dengan luas produksi 4.567 hektar, jumlah produksinya hanya mencapai 3.001 ton. Daratan Konawe masih sangat berpotensi menjadi pusat industri sagu. Menurut Kementerian Pertanian, sagu dapat diolah menjadi tepung sagu (termasuk produk makanan olahannya, seperti kue tradisional), dari bahan pembuatan obat di industri farmasi hingga sumber energi alternatif seperti bioetanol. Ampas sagu bahkan bisa diolah menjadi protein sel tunggal untuk pakan ternak. Ini tentunya bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Sulawesi Tenggara. Terdapat potensi besar dari sagu tak hanya untuk menjaga diversifikasi dan ketahanan pangan, namun juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, terutama dalam dalam krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.

Usai bergulat dengan pandemi, petani kopi kehilangan produksi akibat perubahan iklim

Akhmad Dody Firmansyah/shutterstock

Ary Widiyanto, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Kopi merupakan salah satu jenis tanaman primadona di Indonesia. Sebagai negara pengekspor terbesar ke-4 di dunia–setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia–biji kopi asal Indonesia menjangkau negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Minum kopi pun menjadi bagian gaya hidup masyarakat Indonesia, ditandai dengan tumbuhnya kafe-kafe baru di berbagai daerah. Bermacam fakta di atas seharusnya berdampak positif pada petani sebagai salah satu aktor utama dalam mata rantai penjualan kopi. Namun, penelitian kami di Jawa Barat nyatanya menunjukkan hasil yang miris. Usai bergulat dengan penurunan permintaan di masa pandemi, para petani langsung disambut dengan dampak perubahan iklim yang kian nyata. Produksi mereka kemudian turun drastis.

Apa untung-rugi jika sawit ditetapkan menjadi tanaman hutan?

FB Anggoro/Antara

Hero Marhaento, Universitas Gadjah Mada

Wacana sejumlah pihak untuk menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman hutan semakin riuh. Hal ini ditandai dengan rampungnya naskah akademik yang disusun sejumlah akademikus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University bekerja sama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Naskah tersebut, yang mencuat ke publik pekan lalu, menghasilkan rekomendasi peralihan status sawit dari tanaman perkebunan menjadi tanaman hutan. Berdasarkan dokumen naskah akademik yang saya terima, peralihan status sawit dari tanaman perkebunan menjadi tanaman hutan dianggap menjadi solusi pemulihan hutan yang terdegradasi. Dokumen juga diharapkan menjadi basis ilmiah untuk menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan. Alasan tersebut sangat disayangkan. Sebab, masih ada cara-cara lain untuk memulihkan hutan yang lebih bermanfaat bagi ekosistem dan para petani sawit. Alih-alih bermanfaat, peralihan status ini justru berisiko menimbulkan lebih banyak kerugian bagi Indonesia.

Produksi beras juga bisa beradaptasi dengan perubahan iklim, syaratnya riset iklim harus diperbanyak

Feny selly/Antara

Andrianto Ansari, Universitas Gadjah Mada

Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan curah hujan yang berdampak pada kekeringan di suatu wilayah, dan banjir di wilayah lainnya, serta peningkatan suhu yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kondisi tersebut berisiko mempengaruhi produksi sekaligus kualitas beras – makanan pokok yang dikonsumsi 90% masyarakat Indonesia. Pasalnya, padi merupakan tanaman yang sensitif terhadap perubahan suhu dan pasokan air. Padi membutuhkan debit air sebesar 450-700 milimeter (mm) selama musim tanamnya atau sekitar 1,9 - 2,25 mm/hari. Jika padi kekurangan air, terutama selama tahap tanam dan reproduksi, maka pertumbuhannya akan memburuk. Serangan hama penyakit tanaman juga berisiko lebih intens. Pertumbuhan tanaman padi pun rentan terhadap perubahan suhu. Kondisi ideal untuk tanaman padi berkisar 25 - 28 °C dan tidak lebih dari 35 °C. Jika suhu melebihi angka itu, maka kualitas maupun kuantitas produksi beras dari padi akan terganggu. Studi yang saya lakukan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap produksi beras di Wonogiri, salah satu sentra pangan Jawa Tengah. Hasilnya, pada 2050, temperatur di kawasan tersebut akan naik 1.3 - 2.0 °C. Pada waktu yang sama, kenaikan suhu akan mengubah pola hujan secara spasial (wilayah) dan temporal (waktu). Akibatnya, produksi beras kawasan tersebut akan berkurang sekitar 2,56 - 11,77 persen pada 2050 . Penelitian yang saya lakukan menjadi asesmen pertama ihwal dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman di lokasi tertentu. Kita perlu lebih banyak membuat pemodelan iklim dan tanaman di masa depan berbasis suatu lokasi, terutama lumbung pangan nasional. Pemodelan diperlukan karena efek iklim regional bisa saja berbeda satu sama lain.

Logika sektoral dan pasar menjadi masalah utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

Kiagus M. Iqbal, Sajogyo Institute dan Moh Ali Rahangiar, Sajogyo Institute

Reforma Agraria di Indonesia selalu mendatangkan konflik. Sejak pertama kali dicetuskan semasa pemerintahan Soekarno hingga saat ini, cita-cita Reforma Agraria untuk merombak struktur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia kepada warga negara yang berhak, khususnya kepada petani penggarap, petani gurem, dan buruh tani masih jauh dari harapan. Upaya baru setelah Reformasi pun masih menyisakan masalah. Catatan Sajogyo Institute yang meneliti masalah agraria di Indonesia menunjukkan struktur penguasaan tanah di Indonesia masih tidak adil hingga tahun 2013. Hampir 90% petani tunakisma (petani tanpa tanah), gurem, dan kecil hanya menguasai 45,71% lahan dengan rata-rata luas lahan 0,45 hektar per orang. Idealnya luas pemilikan tanah di Jawa Tengah, Yogyakarta, beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, sebaiknya berkisar antara 0,5 hingga 1 hektar per orang. Sementara, 12.04% petani golongan lebih mampu menguasai tanah rata-rata 3,87 hektar per orang. Konflik agraria pun masih sering terjadi. Lembaga swadaya masyarakat Konsorium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi 2.047 konflik agraria dalam kurun 2015-2019, naik dari 1.308 konflik pada periode lima tahun sebelumnya (2010-2014). Masalah-masalah dalam implementasi kebijakan Reforma Agraria bermuara dari masih dominannya kuasa negara atas tanah yang mendorong kepemilikan tanah oleh perusahaan-perusahaan lewat kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat distribusi kepemilikan tanah yang adil.

Peneliti temukan cara akurat mengukur luasan padi dengan teknologi digital

Pemandangan persawahan dari atas di Bandung, Jawa Barat. Akhmad Dody Firmansyah/Shutterstock

Budiman Minasny, University of Sydney dan Rudiyanto, Universiti Malaysia Terengganu

Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Angka konsumsi beras nasional pada 2017, menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 111 kilogram per kapita. Indonesia adalah negara ketiga paling tinggi dalam konsumsi beras di dunia. Total konsumsi beras hampir 30 juta ton per tahun, sedangkan produksi beras dalam negeri sekitar 32 juta ton. Masalahnya adalah data produksi beras dan luasan sawah selama 20 tahun terakhir ini tidak pasti. Ada perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik karena metode pengukuran yang tidak sama. Padahal, informasi yang akurat dan mutakhir tentang luasnya sawah penting untuk membantu mengelola ketahanan pangan dan air. Penelitian kami yang dipublikasi di jurnal teknologi Remote Sensing baru-baru ini memaparkan cara untuk mengetahui luasan padi secara akurat. Kami “mengajari” komputer untuk mengenali berbagai tahap pertumbuhan padi dari citra satelit radar. Teknologi ini telah kami uji cobakan di Malaysia (dengan sampel lebih dari 1 juta hektare) dan Indonesia (sampel 0,75 juta hektare) pada September 2016 hingga Oktober 2018. Di Indonesia kami memetakan daerah pusat produksi beras di Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu di provinsi Jawa Barat yang luasnya lebih dari 350.000 hektare. Informasi terperinci mengenai tahap pertumbuhan padi di setiap luasan lahan 10 meter dapat diketahui secara langsung setiap bulan. Untuk memastikan kebenaran hasil prediksi kecerdasan buatan tersebut, kami membandingkannya dengan data survei lapangan, dan metode kami memiliki akurasi 96,5%. Kami juga bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk meramalkan luasan pemanenan padi hingga dua bulan ke depan. Metode ini lebih hemat biaya dibanding metode survei lapangan.

Petani dan nelayan tak bisa menghadapi pemanasan global sendirian, harus berkelompok

Petani di Sikka, NTT. Wahana Tani Mandiri

Venticia Hukom, Yayasan Inobu

Petani skala kecil dan nelayan merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim. Pasalnya, petani kecil kerap bercocok tanam di kawasan yang rentan, misalnya karena curah hujan yang rendah atau kualitas tanah yang menurun. Nelayan pun bernasib hampir sama seiring dengan menurunnya keragaman biota laut akibat pemanasan global. Kendati demikian, dua kelompok ini sebenarnya memiliki sistem kerja dan berbagai metode yang meningkatkan peluang adaptasi di tengah iklim yang berubah. Peluang tersebut dapat semakin tinggi jika mereka giat bekerja sama dan mengorganisasi diri untuk menyusun strategi menghadapi pemanasan global.

Kerusakan hutan akibat sawit bisa dipulihkan melalui praktik “jangka benah”, apa itu?

Kebun sawit di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. (Raisan Al Farisi/Antara)

Hero Marhaento, Universitas Gadjah Mada  

Indonesia masih menghadapi permasalahan tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk persoalan tumpang tindih kebun sawit dengan kawasan hutan. Pada 2019, data dari lembaga nirlaba yang fokus pada pelestarian lingkungan, Yayasan Kehati, mengemukakan ada 3,4 juta hektare (ha) kebun sawit dalam kawasan hutan. Upaya pembenahan tata kelola sawit tak bisa dilakukan dengan cara yang koersif atau kaku. Misalnya, dengan pendekatan pidana ataupun dengan pembongkaran tanaman sawit yang terlanjur merambah kawasan hutan. Selain tak efektif, pendekatan-pendekatan tersebut tak menjamin pemulihan hutan yang kualitasnya terlanjur rusak atau menurun akibat kebun sawit. Pendekatan yang koersif juga amat berisiko pada kesejahteraan petani, dan rawan menimbulkan konflik. Guna menyelesaikan persoalan ini, sejak 2018, tim dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, bersama Universitas Jambi, Universitas Palangka Raya, dan Yayasan Kehati melalui program Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Indonesia merumuskan solusi untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah digunakan untuk kebun sawit sejenis (monokultur), sekaligus menjaga kesinambungan pendapatan petani. Solusi ini bernama strategi jangka benah, yakni penambahan jumlah tanaman berkayu pada kebun sawit monokultur melalui teknik agroforestri (wanatani) selama jangka waktu tertentu. Ini bertujuan untuk menambah keberagaman jenis tanaman dengan manfaat lingkungan dan manfaat ekonomi yang tinggi pada kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Menggali akar kemiskinan kronis masyarakat kawasan hutan: sebuah tantangan berkelanjutan

ijam hairi/shutterstock

Aun Falestien Faletehan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Masyarakat kawasan hutan seringkali menjadi saksi bisu dari penderitaan kemiskinan kronis. Di dalam struktur masyarakat kawasan hutan yang jauh dari hiruk piruk kota dan akses pengetahuan, ternyata masih banyak beberapa rumah tangga yang terjebak dalam kemiskinan kronis selama bertahun-tahun dan lintas generasi. Pada 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 36,7% dari 25.863 desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk dalam kategori miskin. Sementara, data Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa 58% dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan. Bila ditinjau dari durasi atau lama kondisi kemiskinannya, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan sementara atau transien dan kemiskinan kronis. Kemiskinan sementara cenderung bersifat lebih temporal dan bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, krisis keuangan, atau, seperti yang kita alami baru-baru ini, pandemi Covid-19. Sementara itu, kemiskinan kronis melibatkan kondisi yang serius, tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga melibatkan masalah pembangunan manusia, mental individu, dan isolasi sosial. Kondisi ini dapat bertahan bertahun-tahun bahkan melibatkan turun temurun lintas generasi. Saya melakukan riset di Dusun Malangbong, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membuat kondisi kemiskinan ini sulit diatasi dalam kurun waktu yang lama. Lokasi Dusun Malangbong bersebelahan dengan kawasan hutan produksi milik Perhutani yang sedikit terisolasi dengan sumber daya yang terbatas mengingat sulitnya akses transportasi untuk keluar masuk dusun. Terdapat 105 keluarga di dalam dusun tersebut, sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Saya melakukan wawancara dengan 14 keluarga dan sejumlah perangkat desa, observasi lapangan, dan studi kearsipan untuk mendukung penelitian saya. Temuan saya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menggenjot upaya pengentasan kemiskinan terutama bagi warga di sekitar hutan. Indonesia berambisi membuat sektor kehutanan lebih banyak menyerap emisi ketimbang melepaskannya pada 2030. Nah, pemenuhan target tersebut turut bergantung pada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Sembilan mitos tentang pengembangan petani kopi khasSembilan mitos tentang pengembangan petani kopi khas

Angga Dwiartama, Institut Teknologi Bandung; Diany Faila Sophia Hartatri, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; Jeffrey Neilson, University of Sydney, dan Mark Vicol, Wageningen University

Seiring pesatnya perkembangan sektor kopi khas (spesialti) di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir, hubungan yang lebih erat tercipta antara pelaku industri di hilir (penyangrai/roaster) dan petani kopi. Dulu, petani menanam, memanen, dan memproses kopi arabika secara tradisional, lalu menjual ke pengumpul. Pengumpul lalu membawa biji kopi ke pabrik pemrosesan sebelum kopi beras (green bean) diekspor atau dijual kepada roaster dalam negeri. Sekarang, para roaster terdorong untuk langsung mencari biji kopi ke petani, sekaligus berusaha mendorong perbaikan kesejahteraan petani yang sebagian besar adalah keluarga miskin. Ini menciptakan apa yang kami sebut sebagai relationship coffee. Relationship coffee adalah bentuk hubungan antara pembeli kopi (roaster) dan petani yang biasanya melibatkan interaksi pribadi, kepercayaan, transparansi harga, dan komitmen terhadap peningkatan mutu dan kesejahteraan petani. Roaster, dengan dukungan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, misalnya membangun Unit Pengolahan Hasil (UPH) untuk dikelola petani. Namun, penelitian kami menemukan bahwa upaya-upaya dalam relationship coffee justru tidak banyak membantu dalam usaha mengentaskan petani dari kemiskinan, meskipun dilakukan dengan itikad dan harapan baik. Penelitian kami, yang didanai oleh Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) dari 2008 hingga 2020, melibatkan enam studi kasus di lokasi sentra produksi kopi spesialti di Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Melalui studi yang panjang dan interaksi intensif dengan para pemangku kepentingan di industri kopi, kami mengidentifikasi setidaknya sembilan mitos yang jamak dipahami oleh pemerintah, LSM, dan pelaku usaha tentang petani kopi, yang tidak sepenuhnya tepat.

Hari Tani: program subsidi pupuk perlu dirombak dan digantikan program pertanian ramah lingkungan

Petani bawang di Majalengka, Jawa Barat. (Dedhez Anggara/Antara)

Ica Wulansari, Paramadina University
Pemerintah Indonesia masih mengandalkan program subsidi pupuk untuk menopang produktivitas sejumlah produk pertanian. Selama ini, subsidi dilakukan secara tidak langsung untuk menjaga harga pupuk tetap terjangkau oleh petani. Jumlah anggarannya pun tak sedikit, sempat menyentuh Rp 34 triliun pada 2019. Namun, alih-alih mendongrak produktivitas pertanian, program subsidi pupuk justru menimbulkan dua masalah. Pertama adalah perkara kerusakan lahan pertanian akibat pupuk subsidi yakni urea dan NPK (nitrogen, fosfat, kalium) – yang menggunakan bahan baku dari produk turunan minyak dan gas bumi. Penerapan pupuk yang berlebihan dapat merusak kekayaan organisme dalam tanah. Sedangkan masalah kedua adalah persoalan tata kelola, mulai dari lemahnya pengawasan sehingga harga pupuk subsidi lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi, serta distribusinya yang tidak tepat sasaran. Tanpa perubahan yang mendasar, program subsidi pupuk justru melenceng dari tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan dan menyejahterakan petani. Program ini semestinya dievaluasi besar-besaran, terutama terkait relevansi subsidi pupuk terhadap komitmen Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan pertanian yang berkelanjutan.

Belajar dari Bali tentang pengelolaan sampah desa yang menopang pertanian ramah lingkungan

(Goldquest/Shutterstock)

Marcellinus Mandira Budi Utomo, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Levina Augusta Geraldine Pieter, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Sampah bukan semata masalah perkotaan, tapi juga di pedesaan. Kian banyak desa yang berkembang menjadi daerah urban. Desa juga menjadi muara pengelolaan sampah perkotaan karena banyak tempat pembuangan akhir berlokasi di daerah rural. Masalah ini sedianya dapat diatasi dengan pengelolaan sampah dari tingkat desa, misalnya dengan pendirian tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R).. TPS3R adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Namun, kendala teknologi ataupun kapasitas membuat banyak TPS3R berhenti di tengah jalan. TP3SR bisa membantu meningkatkan nilai sampah organik–jenis sampah paling dominan di Indonesia. Sejauh ini, sampah organik belum dianggap sebagai komoditas ekonomi. Padahal, nilai sampah dapat dinaikkan dengan diolah menjadi produk kompos sehingga bisa menyokong pertanian berkelanjutan. Isu pertanian berkelanjutan perlu digaungkan karena 72% lahan pertanian di Indonesia dalam kondisi kritis. Kualitas lahan semakin menurun karena terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Penerapan kompos pada lahan pertanian berpotensi memulihkan kesuburan tanah. Karena itu, sampah organik dapat mendukung sistem pertanian ramah lingkungan yang melindungi kesehatan ekosistem sawah dan menghasilkan pangan yang lebih sehat. Anggapan di atas memicu kami bersama pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali, dan organisasi pegiat lingkungan setempat menginisiasi ‘perkawinan’ pengolahan sampah organik dengan pertanian padi di enam desa. Hasilnya menggembirakan. Inisiatif kami mampu menggalakkan pengolahan sampah organik di tingkat desa sekaligus penerapan pertanian ramah lingkungan.

Analisis: petani terus ‘dicekoki’ pestisida sintetis sehingga kian rapuh hadapi perubahan iklim

Petani menyemprotkan cairan pestisida pada tanaman padi yang berusia 2,5 bulan, di Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur. (Saiful Bahri/Antara)

Ica Wulansari, Paramadina University

Petani termasuk kelompok yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagian besar petani skala kecil – terutama di negara-negara berkembang – tidak dibekali dukungan kebijakan maupun insentif yang memadai guna menopang aktivitasnya di tengah perubahan suhu bumi akibat kenaikan emisi gas rumah kaca. Terkhusus di Indonesia, penelitian saya menunjukkan kapasitas adaptasi petani dalam menghadapi perubahan iklim sangatlah rendah karena minimnya sumber daya ekonomi dan terbatasnya akses pengetahuan. Kerentanan ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida sintetis sejak revolusi hijau –- gerakan global untuk menggenjot produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi – sejak tahun 1960-an. Persoalan ini mesti diatasi karena perubahan iklim berisiko meningkatkan serangan hama. Akhirnya petani yang bergantung dengan pestisida sintetis terpaksa meningkatkan penggunaannya karena tak mau mengambil risiko kegagalan panen. Padahal, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi hama serta berdampak pada kualitas tanah serta komoditas pertanian yang ditanam.

Evaluasi Revolusi Hijau dan masalah tanah pertanian yang makin tandus

Sumber beras dari sawah. FiledIMAGE/Shutterstock

Dian Fiantis, Universitas Andalas 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pekan lalu menyatakan tata niaga pupuk untuk pertanian dipengaruhi oleh banyaknya mafia yang mengambil keuntungan, termasuk sindikasi pupuk palsu yang merugikan petani dan merusak lahan pertanian. Lebih dari 700 perusahaan sedang diusut dan sekitar 400 perusahaan lainnya telah dihukum. Walau menjadi produsen beras dan produk pangan lainnya untuk semua penduduk Indonesia, sekitar 35 juta petani selama puluhan tahun selalu menjadi kelompok marjinal. Saat musim tanam akan dimulai, misalnya, harga pupuk produksi pabrik melejit dan terjadi kelangkaan pupuk yang membuat posisi mereka makin terjepit. Saat panen tiba, harga padi kerap anjlok. Ini belum termasuk risiko tanaman padi dirusak oleh hama dan penyakit. Saat ini, di pasaran tersedia pupuk buatan bersubsidi dan non-subsidi. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani. Harga pupuk bersubsidi dan non-subsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Masalah bukan hanya terjadi pada kelangkaan dan mahalnya pupuk buatan, tapi juga cara memupuk dan pola tanam yang terus menerus sepanjang tahun. Jika tanah selalu ditanami, maka tanah tidak ada waktu istirahat untuk memulihkan energi. Cadangan unsur hara pada mineral primer habis diserap tanaman. Mineral primer berubah menjadi mineral sekunder atau mineral oksida yang mengandung sangat sedikit unsur hara tanaman. Hasil penelitian menunjukkan tiap kali panen padi 4 ton gabah kering per hektare akan menghilangkan 32 kg unsur nitrogen, 36 kg unsur fosfat dan 21 kg unsur kalium dari dalam tanah. Kehilangan unsur-unsur hara ini harus dikompensasikan dalam bentuk penambahan unsur hara baru dari luar sesuai jumlah yang dibawa ketika panen dan ketersediaannya di dalam tanah.

Mengapa Indonesia perlu dorong petani alih profesi? Pentingnya Dana Desa

Dalam sebuah ekonomi, kontribusi pekerja sektor pertanian memang seharusnya berkurang seiring dengan berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). www.shutterstock.com

Palmira Permata Bachtiar, SMERU Research Institute

Ketika membuka acara Jakarta Food Summit tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penurunan jumlah petani yang dianggap dapat mengganggu produksi pangan kita. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 35,9 juta orang atau sekitar 30% dari jumlah total pekerja pada tahun 2017 menjadi 35,7 juta atau sekitar 29% dari total pekerja di Indonesia pada tahun 2018. Namun, penurunan proporsi petani bukanlah hal yang mengejutkan bagi negara yang ekonominya sedang bertumbuh. Data menunjukkan bahwa proporsi pekerja sektor pertanian di Malaysia jauh lebih kecil yaitu hanya 11%. Proporsi ini bahkan di bawah 2% untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris. Kontribusi pekerja sektor pertanian memang seharusnya berkurang seiring dengan berkurangnya kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Jika tidak, tenaga kerja sektor pertanian akan berlebih dan menimbulkan masalah seperti produktivitas yang rendah, upah yang rendah serta kemiskinan. Meski demikian, transformasi pekerja sektor pertanian ke sektor non-pertanian tidak selalu terjadi secara langsung. Untuk dapat bekerja di sektor non-pertanian dengan upah yang lebih tinggi, sebagian pekerja pertanian perdesaan berpindah terlebih dahulu ke sektor non-pertanian perdesaan. Membangun sektor non-pertanian yaitu pengembangan sektor industri dan jasa di perdesaan dapat dilakukan dengan adanya Dana Desa.

Hikayat beras nusantara dan mengapa Indonesia amat tergantung dengan nasi

Riska Ayu Purnamasari, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Beberapa di antara kita mungkin pernah mendengar ungkapan “belum makan kalau belum makan nasi"—biasanya terlontar untuk menggambarkan kegandrungan masyarakat Indonesia terhadap nasi. Ungkapan ini bukan gurauan belaka. Indonesia masuk peringkat keempat negara konsumen nasi terbanyak di dunia. Bahkan, naik-turun harga beras di pasar turut menentukan besaran inflasi pangan. Apa yang kita konsumsi hari ini adalah hasil dari keputusan, kebijakan, dan peristiwa di masa lalu. Ketergantungan kita terhadap beras pun merupakan buah dari berbagai konstruksi sosial dan ekonomi di Indonesia.

Sepanjang sejarah, angkatan muda selalu memiliki kesadaran akan Indonesia yang lebih baik

Andre Arditya, The Conversation

Artikel ini bagian dari rangkaian tulisan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Gerakan kaum muda Indonesia masa kini adalah penerus para pendahulu mereka. Dalam perjalanan sejarah bangsa, kaum muda selalu memainkan peran penting dan revolusioner. Dalam sejarah, gerakan kaum muda yang berjuang melawan generasi tua yang mapan tercatat dalam momen-momen genting dan penting. Maka muncullah penamaan seperti angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978, dan - tentu saja - 1998. Tahun lalu, gelombang unjuk rasa anak muda di berbagai wilayah terhadap serangkaian rancangan undang-undang kontroversial, dipandang sebagai “protes mahasiswa terbesar sejak 1998”. “Unjuk rasa itu menunjukkan bahwa anak muda masih memiliki pandangan politik kritis dan keyakinan atas keberdayaan politik mereka, meskipun dalam dua dekade terakhir mereka sering dituduh apatis,” menurut Yatun Sastramidjaja, asisten profesor antropologi di University of Amsterdam, Belanda. Menurut dia, aktivis muda saat ini - yang bergerak saat negara ini mencapai usia 75 tahun - mewakili sebuah momen perintis dalam sejarah Indonesia. “Alasannya sederhana saja. Perjuangan para pendahulu mereka demi kebebasan dari penindasan, keadilan dan kebenaran masih penting dan justru semakin mendesak hari-hari ini,” kata Yatun.

Sumatera lumbung padi, tapi angka stunting anak tinggi, apa penyebabnya?

Pemerintah berupaya mengurangi malnutrisi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dari 21,8 persen pada 2022 ke 18 persen pada 2023. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

Mahmud Aditya Rifqi, Hokkaido University

Pulau Sumatera merupakan salah satu pusat lumbung padi di Indonesia bagian barat. Namun keadaan ini tidak menjamin bahwa penduduk di pulau ini cukup asupan gizi berkualitas, terutama untuk anak-anak. Hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 menunjukkan dua provinsi di Sumatera memiliki angka prevalensi stunting (tinggi badan di bawah standar menurut umur) di atas rata-rata angka nasional (21,6%). Dua provinsi tersebut adalah Aceh (31,2%) dan Sumatera Barat (25,2%). Dengan angka prevalensi tersebut, artinya 2-3 dari 10 bayi di bawah lima tahun (balita) di wilayah ini mempunyai status gizi rendah sehingga anak-anak tumbuh pendek. Mengapa kekurangan gizi terjadi di daerah yang kaya bahan makanan bergizi dan bagaimana pula mencegah hal itu terjadi?

Lima jenis makanan yang baik untuk meningkatkan kesehatan jiwa

Makanan yang mengandung omega 3 telah terbukti meningkatkan fungsi otak. from www.shutterstock.com

Megan Lee, Southern Cross University dan Joanne Bradbury, Southern Cross University

Kita semua tahu bahwa makanan “sehat” itu baik untuk kesehatan jasmani kita dan dapat mengurangi risiko terkena diabetes, kanker, kegemukan dan penyakit jantung. Yang belum banyak orang tahu adalah, memakan makanan sehat juga baik bagi kesehatan jiwa kita dan dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan. Gangguan kesehatan jiwa meningkat begitu pesat. Di seluruh dunia, ongkos terapi serta pengobatan mencapai 2,5 miliar dolar setiap tahun secara global. Kini terdapat bukti bahwa perubahan pola makan dapat mengurangi berkembangnya masalah kesehatan jiwa dan meringankan beban yang semakin berat ini. Panduan klinik Australia menyarankan diet ketika menangani depresi. Belakangan ini ada kemajuan besar terkait pengaruh makanan tertentu terhadap kesehatan psikologis. Meningkatkan nutrien ini tidak hanya dapat memperbaiki kesehatan pribadi tetapi juga menurunkan biaya masalah kesehatan mental di seluruh dunia.

Menggagas jagung dan kacang hijau sebagai bahan mi: Solusi Indonesia kurangi impor gandum

Mi instan terbuat dari gandum. Setiap orang Indonesia rata-rata makan mi cepat saji 1,3 kilogram per tahun. Shutterstock

Meda Canti, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 

Bahan pengganti tepung terigu menjadi penting di tengah makin meningkatnya angka konsumsi mi instan di Indonesia. Walau tidak dianjurkan makan mi instan setiap hari, konsumsi mi cepat saji di negeri ini menempati urutan kedua terbesar di dunia, dengan 12,6 miliar bungkus per tahun, di bawah konsumen Cina yang menghabiskan hampir 39 miliar bungkus. Pada 2018, setiap orang Indonesia rata-rata makan mi instan 1,3 kilogram per tahun atau 80 gram per minggu, dengan rata-rata kenaikan konsumsi 2,17 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Meningkatnya konsumsi mi instan berarti naiknya impor gandum yang menjadi bahan tepung terigu untuk membuat mi. Nilai impor gandum kita naik secara keseluruhan 5-6% per tahun. Impor gandum pada 2017, misalnya, mencapai sekitar 11,4 juta ton, mayoritas (hampir 45% atau sekitar Rp16 triliun) dari Australia. Mayoritas gandum tersebut diolah jadi bahan makanan seperti tepung terigu untuk bahan mi instan. Selain itu, tepung terigu juga diolah menjadi roti, pasta, oatmeal, kue kering, dan biskuit. Gandum juga untuk bahan non-makanan manusia seperti pakan ternak (gabah, dedak, bungkil), dan bahan dalam pembuatan industri seperti kerajinan, hiasan, lem serta pembuatan kertas. Jika impor pangan terus meningkat, hal ini akan mendorong terjadinya krisis ketahanan pangan di Indonesia akibat ketergantungan pada impor komoditas pangan utama gandum. Apalagi gandum tidak dapat tumbuh baik di tanah dan iklim Indonesia. Dalam konteks mengurangi proporsi penggunaan tepung terigu, riset saya menunjukkan tepung dari jagung dan tepung dari kacang hijau potensial bisa menggantikan sebagian tepung terigu untuk bahan pembuatan mi instan. Dalam skala laboratorium, saya mencoba membuat mi instan dari bahan dasar tepung terigu, tepung jagung, dan tepung kacang hijau. Hasilnya, komposisi gizi mi instan dari bahan campuran tersebut mirip dengan mi instan dari tepung terigu murni. Belum ada uji coba komersial untuk mi instan yang menggunakan tepung jagung dan kacang hijau. Hasil riset saya menunjukkan ini layak diuji coba.

Kacang lima, pangan lokal super yang potensial membantu penanganan ‘stunting’

Rita Maliza, Universitas Andalas

Stunting atau pertumbuhan terhambat karena gizi buruk merupakan tantangan serius yang mempengaruhi jutaan anak di banyak negara berkembang. Kementerian Kesehatan melaporkan tingkat kejadian stunting di Indonesia pada 2022 sekitar 21,6%. Angka tersebut di atas standar WHO yang menetapkan prevalensi stunting harus kurang dari 20%. Stunting berefek jangka pendek maupun panjang yang sangat serius. Selain masalah tinggi badan, stunting juga memengaruhi kemampuan berpikir secara intelektual, gangguan metabolisme, keterbelakangan mental, dan daya tahan tubuh menurun. Anak-anak dengan gizi buruk lebih mudah sakit dan berisiko terkena penyakit serius seperti obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker. Penting untuk menemukan solusi yang efektif dan terjangkau untuk masalah ini. Indonesia tak perlu repot-repot melakukan impor pangan untuk mengatasi stunting. Banyak pangan lokal yang sebenarnya potensial tapi masih kurang dimanfaatkan, salah satunya adalah kacang lima (Phaseolus lunatus L.). Penelitian saya bersama tim yang terbit di Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences menunjukkan bahwa kacang lima, yang sering diabaikan dibandingkan kacang-kacangan lainnya, memiliki potensi besar sebagai makanan super. Kacang ini dapat mendukung kesehatan otak, meningkatkan daya ingat, dan membantu pemulihan dari gizi buruk. Kacang lima berasal dari wilayah Peru di Amerika Selatan. Inilah mengapa kacang ini dikenal sebagai kacang lima dalam bahasa Inggris. Awalnya, kacang ini digunakan di Indonesia sebagai tanaman penutup tanah. Kini, kacang lima tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Setiap daerah memiliki nama tersendiri untuk kacang ini, seperti kacang kratok di Jawa dan kacang paga di Padang. Di daerah lain, kamu mungkin mendengar kacang ini disebut kara legi, kara manis, atau kara bithik.

Indonesia perlu perkuat diversifikasi pangan lokal untuk hadapi krisis pangan global

Seorang pekerja mengumpulkan gandum di gudang gandum Benha di Al Qalyubia, Mesir, 19 Mei 2022.

ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/aww/cfo

Iskandar Azmy Harahap, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan Perang Rusia-Ukraina di Eropa Timur sangat mempengaruhi rantai pasokan makanan secara global.

Rusia dan Ukraina merupakan produsen komoditas pertanian (gandum, jagung, biji bunga matahari) dan komoditas pertambangan (minyak bumi, gas alam, batu bara) yang memasok pasar global.

Dari sisi Rusia, kenaikan harga gas alam, yang merupakan bahan utama produksi pupuk, akan mempengaruhi harga pangan saat petani tidak mampu menanggung kenaikan biaya pupuk. Jika petani mengurangi penggunaan pupuk, hal itu dapat menurunkan kualitas dan produksi tanaman pangan.

Indonesia perlu perkuat digitalisasi pertanian demi mengatasi kerawanan pangan

 

Muggle.com/shutterstock

Albert Hasudungan, Universitas Prasetiya Mulya

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) meramalkan adanya ancaman kerawanan pangan dunia apabila target produksi pangan tidak dinaikkan dua kali lipat pada 2030. Alih-alih memenuhi target nol kelaparan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, hampir 600 juta orang justru berisiko mengalami kekurangan gizi kronis.

Untuk mengatasi persoalan ini, FAO merekomendasikan transformasi digitalisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dalam rantai pasokan pertanian.

Penduduk dunia akan sampai 9,8 miliar: Pertanian Cerdas bisa jadi solusi menaikkan produksi pangan

Muhammad Achirul Nanda, Universitas Padjadjaran

Penduduk dunia diperkirakan meningkat menjadi 9,8 miliar pada 2050 dan 11,2 miliar pada 2100. Asia akan menjadi kawasan paling padat. Dalam 27 tahun mendatang, produksi pangan dunia perlu ditingkatkan hingga 70%, dibanding pada 2007, untuk memberi makan populasi dunia yang begitu besar itu. Selama ini, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras, adalah intensifikasi pertanian seperti menanam padi tiga kali setahun dengan pupuk kimia. Masalahnya, intensifikasi pertanian dapat berdampak besar pada lingkungan: degradasi tanah akibat erosi angin dan air, polusi udara dan air akibat nutrisi dan agrokimia yang berlebihan, hilangnya keanekaragaman biologis dan ekologis. Untuk mengurangi efek negatif dari pertanian, kita perlu mentransformasikan proses produksi pertanian dengan cara yang lebih berkelanjutan. Caranya, kita perlu mengalokasikan sumber daya dengan tepat dan menggunakan praktik-praktik Pertanian Cerdas (Smart Agriculture) dengan teknik data mining. Menurut sebuah riset pada 2019, penerapan Pertanian Cerdas dapat menghemat air sampai 67% dibandingkan cara tradisional.

Dzikra Yuhasyra's eCommerce - Best Partners to Develop Your Agricultural Skills!

Website Dzikra Yuhasyra’s eCommerce bersiap untuk launching dan dalam tahap pengembangan!

Mengapa ‘policy’ dimaknai sebagai ‘kebijakan’ dalam Bahasa Indonesia?

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berpidato pada pembukaan forum Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Januari 2020. M Risyal Hidayat/Antara Foto

Zulfa Sakhiyya, Universitas Negeri Semarang

Lewat lema ‘kebijakan’, bahasa Indonesia menyamakan ‘policy’ dengan kebijaksanaan.

Padahal, kalau kita bandingkan dengan bahasa lain, makna ‘policy’ lekat dengan ‘politics’ (politik).

Misalnya, ‘policy’ dalam bahasa Melayu adalah ‘polisi’, dalam bahasa Belanda ‘politiek’, bahasa Prancis ‘politique’, dan dalam bahasa Arab ‘siyasah’. Bahkan, kata ‘policy’ tidak berbeda secara makna dengan kata ‘politik’ dalam bahasa Denmark ‘politik’ dan bahasa Italia ‘politica’.

Sangat berbeda dengan yang terjadi dalam bahasa nasional kita. Saya mencari tahu mengapa kata ini dipilih lewat riset linguistik sejarah semantik kata ‘kebijakan’.

Kebijakan dan makna terkait

Kata ‘kebijakan’ merupakan kata benda dari akar kata ‘bijak’. Imbuhan ke- dan -an berfungsi untuk membuat kata benda dari bijak yang menggambarkan kondisi yang berhubungan dengan akar kata tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menghubungkan kata sifat ‘bijak’ dengan dua makna, yaitu selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir; dan pandai bercakap-cakap; petah lidah.

KBBI lalu mendefinisikan kata kebijakan sebagai dua hal. Yang pertama kepandaian, kemahiran, dan kebijaksanaan. Dan yang kedua rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; dan garis haluan.

Konstruksi kata ‘kebijakan’ ini bisa dikaitkan dengan ‘kebijaksanaan’, yang merupakan kata benda dari ‘bijaksana’. Kata 'bijak’ dan ‘bijaksana’ memiliki makna yang sama.

Namun, kebijaksanaan lebih universal daripada kebijakan. Kebijakan memiliki asosiasi spesifik yang merujuk pada ‘policy’, dan muncul pada wacana politis.

Kata lain yang anagram dan homofon dengan kebijakan adalah kebajikan. Akar kata ‘bajik’ berarti baik, sehingga kebajikan berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya) dan perbuatan baik.

Meski ‘kebajikan’ tidak digunakan dalam konteks politik, anagram dan homofon ini berpotensi menciptakan bayangan makna sehingga kebijakan bisa diasosiasikan dengan kebajikan dan kebijaksanaan.

Bayangan makna ini bisa meletakkan ‘kebijakan’ pada posisi baik yang universal dan tidak bermakna politis (apolitis).

Dengan demikian, ‘kebijakan’ menjadi tidak dapat ditentang, karena siapa yang bisa melawan kebijaksanaan atau kebaikan?

Kemunculan kata kebijakan

Tidak mudah untuk menelusuri awal mula kemunculan sebuah kata. Ada dua sumber yang bisa digunakan, yakni kamus dan penggunaan sehari-hari yang terdokumentasi.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Belanda, Bahasa Arab, dan bahasa asing lainnya termasuk Bahasa Inggris. Saya melakukan studi bahasa pada kamus monobahasa maupun dwibahasa dalam bahasa di atas yang diterbitkan dari tahun 1901, 1916, 1920, 1953, 1970, 1982, 1988, 2004 hingga kamus digital tahun ini.

Pada awal 1900, kata ‘kebijakan’ tidak ada dalam kamus Bahasa Melayu, tapi ada kata ‘bijak’. Dalam kamus tersebut, ‘policy’ diterjemahkan menjadi peraturan. Kamus Bahasa Jawa 1920 mencatat kata ‘wicaksana’, yang kemudian diadopsi menjadi bijaksana dalam bahasa Indonesia.

Pada Abad ke-15 dan ke-16, ‘policy’ juga disebut sebagai political sagacity dalam bahasa Inggris, yang artinya kecerdasan politis.

Istilah ‘politics’ dan ‘political strategies’ muncul beberapa abad setelah itu. Istilah ini muncul dalam pidato Presiden Sukarno setelah Indonesia merdeka untuk mengkritik imperialisme.

Pada masa pemerintahan Sukarno (1945–1966), kata ‘kebijaksanaan’ sangat jarang ditemui di dokumen kenegaraan. Setelah mencermati dokumen kebijakan yang sudah didigitalisasi, kata ‘kebijaksanaan’ muncul dua kali di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No. II/MPRS/1960.

Kata ‘amanat’ dan ‘manifesto’ lebih sering digunakan pada masa Orde Lama, misalnya amanat presiden dan manifesto politik. Kata ‘amanat’ merupakan transliterasi dari bahasa Arab yang berarti tanggung jawab kepada Tuhan. Sedangkan 'manifesto’ adalah kata yang sudah dihapus selama masa standardisasi dan netralisasi bahasa Indonesia pada zaman Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, kata kebijaksanaan dan kebijakan lebih sering muncul untuk merujuk makna ‘policy’.

Meski ‘policy’ konsisten diterjemahkan sebagai ‘kebijakan’, ada dua pengecualian, yakni pada “Politik Etis” dan “Politik Luar Negeri”.

Politik Etis merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ‘Ethische Politiek’ yang seharusnya - jika ingin konsisten - diterjemahkan menjadi Kebijakan Etis.

Begitu pula halnya dengan Politik Luar Negeri adalah terjemahan dari Foreign Policy.

Ini semakin menegaskan bahwa penerjemahan kata ‘policy’ tidak pernah netral.

Membongkar ‘kebijakan’

‘Kebijakan’ pada dasarnya memiliki sifat apolitis, tapi ‘policy’ jelas-jelas melibatkan proses politik; menempelkan kedua kata ini menjadi tidak masuk akal.

Atau mungkinkah pemilihan kata ‘kebijakan’ menjadi tabir untuk menutupi proses politis yang terjadi?

Sosiolog Ariel Heryanto mengemukakan bahwa bahasa Indonesia lebih merefleksikan realitas politis alih-alih realitas linguistik.

Standardisasi bahasa yang ketat dilakukan tidak semata-mata untuk estetika kebahasaan, tapi untuk alat kepentingan kekuasaan. Bahasa bukanlah kacamata netral untuk mengenali realitas, tapi alat untuk mengkonstruksi realitas.

Seiring dengan perkembangan Indonesia yang semakin demokratis, banyak pihak mempertanyakan kebijakan yang tidak bijak. Kata ‘kebijakan’ perlu kita tinjau kembali untuk memisahkan makna kebijaksanaan dan kebajikan dari ‘policy’.

Zulfa Sakhiyya, Assistant Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

Menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui Bonus Demografi Generasi Emas - TEDx Padjadjaran University

 

Buru-buru dan iseng buat video buat dapat ticket gratis TEDx Padjadjaran University @tedxpadjadjaranuniversity Ternyata pas cek IG nya udah diumumin pemenangnya, jadi telat. Hahaha Gapapa buat dokumentasi.. Hehe

Caption ini hasil chat sama @amaliamarjan Hehe

Sebuah Percakapan dengan ChatGPT 4o: Proses Transformasi Struktural Perekonomian dan Kaitannya dengan Pertanian juga Petani

 

Saya baru saja berlangganan ChatGPT 4o bersama dan ingin memanfaatkan nya untuk berdiskusi tentang topik pertanian yang menurut saya cukup penting yaitu: "Proses Transformasi Struktural Perekonomian dan Kaitannya dengan Pertanian juga Petani". Berikut ini hasil percakapan saya dengan ChatGPT 4o. Selamat menyimak!

Jelaskan proses transformasi struktural perekonomian yang terjadi berdasarkan pdf di atas! Bagaimana agar petani dan masyarakat pedesaan bisa sejahtera dalam proses transformasi struktural perekonomian yang terjadi dan bisa tetap menjaga ketahanan pangan suatu negara

Proses Transformasi Struktural Perekonomian

Transformasi struktural perekonomian adalah proses di mana perekonomian mengalami perubahan dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting:

1. Penurunan Proporsi Pertanian dalam PDB dan Tenaga Kerja: Awalnya, sebagian besar PDB dan tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor ini terhadap PDB dan tenaga kerja menurun karena sektor industri dan jasa berkembang lebih cepat.

2. Migrasi Desa ke Kota: Penduduk pedesaan bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor industri dan jasa yang menawarkan upah lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan urbanisasi yang signifikan.

3. Pertumbuhan Sektor Industri dan Jasa: Sektor industri dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sektor ini menawarkan peluang kerja yang lebih banyak dan menghasilkan PDB yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

4. Transisi Demografis: Tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi di pedesaan berubah menjadi tingkat kelahiran dan kematian yang rendah di perkotaan, akibat peningkatan standar kesehatan dan pendidikan.

5. Integrasi Pasar Tenaga Kerja dan Modal: Pada tahap akhir, perbedaan produktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian dan non-pertanian menurun, menunjukkan integrasi pasar tenaga kerja dan modal yang lebih baik.

Strategi untuk Mensejahterakan Petani dan Masyarakat Pedesaan Serta Menjaga Ketahanan Pangan

Agar petani dan masyarakat pedesaan bisa sejahtera dalam proses transformasi struktural dan tetap menjaga ketahanan pangan, beberapa strategi dapat diimplementasikan:

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian: Meningkatkan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi baru, praktik pertanian yang efisien, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Produktivitas yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara sektor pertanian dan non-pertanian.

2. Diversifikasi Pendapatan: Mendorong diversifikasi pendapatan bagi rumah tangga pedesaan melalui usaha agribisnis, manufaktur skala kecil, dan layanan jasa. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pertanian dan menyediakan sumber pendapatan tambahan.

3. Akses ke Pasar dan Kredit: Meningkatkan akses petani ke pasar lokal dan internasional serta menyediakan fasilitas kredit yang mudah dijangkau untuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur pertanian.

4. Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam praktik pertanian modern dan manajemen usaha. Pendidikan juga penting untuk generasi muda di pedesaan agar mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi modern.

5. Perlindungan Sosial: Menyediakan jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan dan program bantuan tunai untuk mendukung petani dan rumah tangga pedesaan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian.

6. Kebijakan Harga yang Mendukung: Mengimplementasikan kebijakan harga yang mendukung pertanian, seperti subsidi harga, stabilisasi harga, dan program pembelian pemerintah untuk memastikan pendapatan yang stabil bagi petani.

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan secara berkelanjutan untuk memastikan ketahanan jangka panjang sektor pertanian dan lingkungan pedesaan.

8. Penguatan Kelembagaan Pertanian: Membangun dan memperkuat kelembagaan pertanian seperti koperasi petani, asosiasi produsen, dan jaringan distribusi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, petani dan masyarakat pedesaan dapat sejahtera dalam proses transformasi struktural perekonomian, dan ketahanan pangan suatu negara dapat tetap terjaga.

 

 

Berikan contoh dan penjelasan transformasi struktural perekonomian yang berhasil terjadi di salah satu negara di dunia beserta referensi nya

Contoh Transformasi Struktural Perekonomian yang Berhasil: Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu contoh sukses transformasi struktural ekonomi yang luar biasa. Pada 1960-an, Korea Selatan adalah negara agraris dengan pendapatan per kapita yang rendah. Namun, dalam beberapa dekade, Korea Selatan berhasil bertransformasi menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang mendukung transformasi tersebut:

1. Kebijakan Ekspor yang Berorientasi Ekspor

Salah satu langkah penting adalah kebijakan ekonomi yang berfokus pada ekspor. Pemerintah Korea Selatan memperkenalkan berbagai reformasi untuk membuka pasar dan mendorong ekspor. Kebijakan ini berhasil meningkatkan ekspor Korea Selatan dari 25,9% dari PDB pada tahun 1995 menjadi 56,3% pada tahun 2012​ (St. Louis Fed)​.

2. Investasi dalam Teknologi dan Inovasi

Korea Selatan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi dan inovasi. Negara ini dikenal dengan perusahaan-perusahaan konglomerat seperti Samsung, LG, dan Hyundai yang memainkan peran penting dalam memajukan teknologi dan ekspor. Pemerintah juga mendukung penelitian dan pengembangan (R&D) yang intensif untuk mendorong pertumbuhan industri teknologi tinggi​ (St. Louis Fed)​​ (World Bank)​.

3. Lingkungan Bisnis yang Mendukung

Korea Selatan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan. Menurut indeks Ease of Doing Business dari Bank Dunia, Korea Selatan berada di peringkat ke-4 pada tahun 2018, mengungguli banyak negara maju lainnya. Kemudahan dalam memulai bisnis, mendapatkan listrik, dan penegakan kontrak merupakan beberapa aspek yang menarik investasi asing dan domestik​ (St. Louis Fed)​.

4. Reformasi Agraria dan Pendidikan

Reformasi agraria yang efektif juga memainkan peran penting dalam transformasi struktural. Pemerintah Korea Selatan menerapkan reformasi agraria pada tahun 1950-an yang membantu redistribusi tanah kepada petani kecil, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, investasi besar-besaran dalam pendidikan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan yang diperlukan untuk sektor industri dan jasa yang berkembang​ (Association for Asian Studies)​.

5. Peran Pemerintah dan Kebijakan Industri

Pemerintah Korea Selatan memainkan peran aktif dalam mengarahkan kebijakan industri melalui rencana lima tahunan yang fokus pada pengembangan sektor-sektor kunci seperti baja, petrokimia, dan elektronik. Dukungan pemerintah berupa insentif pajak, subsidi, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi​ (Association for Asian Studies)​.

Transformasi ekonomi Korea Selatan dari negara agraris menjadi salah satu negara industri maju adalah hasil dari kombinasi kebijakan yang terarah, investasi dalam inovasi dan pendidikan, serta penciptaan lingkungan bisnis yang mendukung. Negara ini kini menjadi contoh bagaimana transformasi struktural yang sukses dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan kemiskinan.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat merujuk pada artikel di St. Louis Fed, IMF Economic Review, dan World Bank​ (St. Louis Fed)​​ (SpringerLink)​​ (World Bank)​​ (Association for Asian Studies)​.

 

Jelaskan lebih detail mengenai kesuksesan reformasi agraria di Korea Selatan dan bagaimana perbandingan nya dengan pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia

Kesuksesan Reformasi Agraria di Korea Selatan

1. Latar Belakang dan Pelaksanaan: Reformasi agraria di Korea Selatan dimulai pada awal tahun 1950-an setelah perang Korea. Pemerintah Korea Selatan, di bawah Presiden Syngman Rhee, meluncurkan program redistribusi tanah yang luas untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan agraria yang terjadi selama era kolonial Jepang, di mana sebagian besar tanah pertanian dikuasai oleh tuan tanah besar.

2. Kebijakan dan Implementasi:

• Redistribusi Tanah: Pemerintah membeli tanah dari tuan tanah besar dan mendistribusikannya kepada petani tanpa tanah atau petani penyewa. Setiap petani diberi lahan maksimal 3 hektar.

• Pendanaan dan Dukungan: Pemerintah memberikan kredit jangka panjang dengan bunga rendah kepada petani untuk membantu mereka mengelola tanah baru mereka. Selain itu, ada program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pertanian.

• Pembentukan Koperasi Pertanian: Pemerintah juga mendirikan koperasi pertanian untuk membantu petani mendapatkan akses ke pasar, pupuk, dan peralatan pertanian dengan harga yang lebih terjangkau.

3. Dampak Reformasi Agraria:

• Peningkatan Produktivitas: Reformasi agraria berhasil meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Petani memiliki insentif lebih besar untuk meningkatkan produksi karena mereka sekarang memiliki tanah yang mereka garap.

• Pengurangan Kemiskinan: Pendapatan petani meningkat, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.

• Stabilitas Sosial dan Politik: Reformasi agraria membantu menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan mengurangi ketidakpuasan dan potensi konflik di pedesaan.

Perbandingan dengan Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia

1. Latar Belakang: Reformasi agraria di Indonesia telah menjadi agenda penting sejak kemerdekaan, terutama dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. Namun, implementasinya menghadapi banyak tantangan politik, ekonomi, dan sosial.

2. Kebijakan dan Implementasi:

• Redistribusi Tanah: Sama seperti di Korea Selatan, pemerintah Indonesia juga berusaha mendistribusikan tanah kepada petani tanpa tanah. Namun, prosesnya sering terhambat oleh birokrasi yang lambat dan resistensi dari tuan tanah besar.

• Pendanaan dan Dukungan: Dukungan finansial dan teknis kepada petani di Indonesia kurang memadai dibandingkan Korea Selatan. Banyak petani yang menerima tanah tidak mendapatkan bantuan yang cukup untuk meningkatkan produktivitas.

• Konflik Agraria: Di Indonesia, konflik agraria masih sering terjadi antara petani, perusahaan besar, dan pemerintah. Pengelolaan dan penegakan hukum yang lemah sering kali memperburuk situasi.

3. Dampak:

• Produktivitas Pertanian: Peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia lebih lambat dibandingkan dengan Korea Selatan. Banyak lahan yang diberikan kepada petani tidak dikelola dengan baik karena kurangnya dukungan.

• Kemiskinan Pedesaan: Meskipun ada penurunan kemiskinan di pedesaan, tingkat kemiskinan masih tinggi dan disparitas ekonomi tetap signifikan.

• Stabilitas Sosial: Konflik agraria yang terus berlanjut menunjukkan bahwa reformasi agraria di Indonesia belum sepenuhnya berhasil menciptakan stabilitas sosial seperti yang terjadi di Korea Selatan.

Kesimpulan

Reformasi agraria di Korea Selatan berhasil karena adanya dukungan pemerintah yang kuat, pendanaan yang memadai, dan pelatihan yang baik bagi petani. Di sisi lain, reformasi agraria di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang menghambat keberhasilannya, termasuk birokrasi yang lambat, kurangnya dukungan finansial dan teknis, serta konflik agraria yang berkepanjangan.

Referensi:

• St. Louis Fed​ (St. Louis Fed)​

• IMF Economic Review​ (SpringerLink)​

• World Bank​ (World Bank)​

• Association for Asian Studies​ (Association for Asian Studies)​

 

Dalam menghadapi transformasi struktural perekonomian, apakah ada rumus atau rasio tertentu untuk menentukan berapa jumlah petani dan tenaga kerja pertanian di pedesaan agar ketahanan pangan tetap terjaga? Karena apabila terjadi migrasi dan urbanisasi, generasi muda cenderung enggan menjadi petani, seperti yang terjadi di Indonesia

Menentukan jumlah ideal petani dan tenaga kerja pertanian untuk menjaga ketahanan pangan di tengah transformasi struktural perekonomian memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional. Tidak ada rumus tunggal atau rasio yang bisa diterapkan secara universal, tetapi beberapa prinsip dan pertimbangan berikut dapat membantu dalam pengambilan keputusan kebijakan:

Prinsip dan Pertimbangan dalam Menentukan Jumlah Petani

1. Analisis Kebutuhan Pangan Nasional:

• Produksi Pangan vs. Konsumsi: Pemerintah perlu menghitung kebutuhan pangan nasional dan membandingkannya dengan kapasitas produksi pertanian. Hal ini mencakup proyeksi pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi.

• Rasio Self-Sufficiency (Kemandirian Pangan): Menentukan rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan total. Rasio ini membantu menentukan seberapa besar ketergantungan pada impor dan seberapa banyak produksi dalam negeri yang perlu dipertahankan.

2. Produktivitas Pertanian:

• Teknologi dan Inovasi: Mengadopsi teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas per hektar dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

• Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi baru dan praktik pertanian yang efisien.

3. Diversifikasi Sumber Pendapatan:

• Pendapatan Non-Pertanian: Mendorong diversifikasi sumber pendapatan bagi rumah tangga pedesaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada pertanian. Ini dapat mengurangi tekanan migrasi ke kota.

4. Kebijakan dan Insentif Pemerintah:

• Subsidi dan Dukungan: Memberikan subsidi, insentif pajak, dan dukungan finansial lainnya untuk menarik dan mempertahankan generasi muda di sektor pertanian.

• Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur pedesaan yang baik, seperti jalan, irigasi, dan akses pasar, untuk mendukung kegiatan pertanian yang efisien.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam:

• Penggunaan Lahan: Merencanakan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan efisien untuk memastikan produksi pangan jangka panjang.

• Konservasi Air dan Tanah: Mengimplementasikan praktik konservasi yang memastikan kelestarian sumber daya alam.

Studi Kasus: Implementasi di Negara Lain

Korea Selatan: Korea Selatan berhasil meningkatkan produktivitas pertanian melalui investasi besar dalam teknologi dan pendidikan petani. Mereka juga berhasil menarik generasi muda dengan menciptakan peluang ekonomi di pedesaan melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan infrastruktur​ (St. Louis Fed)​​ (SpringerLink)​​ (World Bank)​​ (Association for Asian Studies)​.

Jepang: Jepang menggunakan teknologi canggih dan praktik pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas pertanian meskipun tenaga kerja pertanian menurun. Pemerintah Jepang juga memberikan insentif untuk petani muda melalui subsidi dan program pelatihan khusus​ (St. Louis Fed)​​ (SpringerLink)​.

Implementasi di Indonesia

Untuk Indonesia, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah serupa:

• Meningkatkan Teknologi Pertanian: Mengadopsi teknologi pertanian presisi dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung.

• Diversifikasi Ekonomi Pedesaan: Mendorong kegiatan ekonomi non-pertanian di pedesaan untuk mengurangi tekanan migrasi ke kota.

• Subsidi dan Insentif untuk Petani Muda: Memberikan insentif finansial dan program pelatihan bagi generasi muda untuk tertarik dan tetap di sektor pertanian.

• Program Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih modern dan efisien.

Kesimpulan

Menentukan jumlah ideal petani dan tenaga kerja pertanian memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan pangan nasional, produktivitas pertanian, diversifikasi ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Langkah-langkah yang telah berhasil diterapkan di negara lain dapat diadaptasi dan diterapkan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

 

 

Apakah normal petani semakin sedikit dan cenderung menjadi aging agriculture? Apakah hal ini terjadi di Indonesia? Kalau terjadi bagaimana solusinya?

Fenomena "Aging Agriculture" dan Penurunan Jumlah Petani

1. Fenomena Global: Fenomena penurunan jumlah petani dan meningkatnya usia rata-rata petani (aging agriculture) adalah hal yang umum terjadi di banyak negara, termasuk negara maju dan berkembang. Di banyak negara, generasi muda lebih memilih pekerjaan di sektor industri dan jasa yang menawarkan pendapatan lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan dengan sektor pertanian yang seringkali berat dan kurang menguntungkan.

2. Kondisi di Indonesia: Indonesia juga mengalami fenomena aging agriculture. Banyak anak muda di pedesaan lebih memilih bekerja di kota atau di sektor non-pertanian. Data menunjukkan bahwa usia rata-rata petani di Indonesia semakin meningkat, dan jumlah petani muda semakin sedikit.

Dampak dari Aging Agriculture

1. Penurunan Produktivitas: Petani yang lebih tua mungkin kurang adaptif terhadap teknologi dan praktik pertanian modern, yang bisa menyebabkan penurunan produktivitas pertanian.

2. Ketahanan Pangan: Dengan berkurangnya jumlah petani dan penurunan produktivitas, ketahanan pangan bisa terancam, terutama jika tidak ada regenerasi tenaga kerja yang cukup di sektor pertanian.

3. Pengelolaan Lahan: Kurangnya tenaga kerja muda yang terampil di bidang pertanian dapat menyebabkan lahan pertanian terbengkalai atau dikelola dengan cara yang tidak efisien.

Solusi untuk Mengatasi Aging Agriculture

1. Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda di bidang pertanian. Sekolah kejuruan pertanian dan pelatihan teknis dapat membantu menarik minat generasi muda.

2. Teknologi dan Inovasi: Mendorong adopsi teknologi pertanian modern yang dapat membuat pekerjaan pertanian lebih efisien dan menarik bagi generasi muda. Teknologi seperti pertanian presisi, penggunaan drone, dan otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya tarik sektor ini.

3. Insentif Ekonomi: Memberikan insentif ekonomi, seperti subsidi, akses mudah ke kredit, dan program asuransi pertanian, untuk menarik minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

4. Diversifikasi Pendapatan: Mengembangkan usaha agribisnis dan diversifikasi sumber pendapatan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini bisa melibatkan pengembangan produk pertanian bernilai tambah atau usaha pariwisata pedesaan.

5. Peningkatan Infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur di pedesaan, termasuk akses jalan, fasilitas irigasi, dan akses ke pasar, untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan.

6. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung regenerasi petani, seperti program kemitraan antara petani muda dan petani senior, serta program revitalisasi desa.

Studi Kasus: Implementasi di Negara Lain

Jepang: Jepang menghadapi masalah serupa dengan aging agriculture dan telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian, termasuk melalui insentif finansial dan program pendidikan.

Korea Selatan: Korea Selatan berhasil meningkatkan minat generasi muda terhadap pertanian melalui teknologi dan inovasi, serta dengan menciptakan peluang ekonomi di pedesaan yang menarik.

Kesimpulan

Mengatasi masalah aging agriculture memerlukan pendekatan multi-faceted yang melibatkan pendidikan, teknologi, insentif ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan solusi untuk masalah serupa. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memastikan regenerasi petani yang cukup dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Referensi:

• St. Louis Fed

• IMF Economic Review

• World Bank

• Association for Asian Studies

 

Bagaimana dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia? Bagaimana negara-negara ini menghadirkan solusi untuk masalah tersebut? Dan apakah transformasi struktural pereknonomian berhasil dilakukan di negara-negara tersebut?

Transformasi Struktural Ekonomi di Vietnam, Thailand, dan Malaysia

Vietnam:

Vietnam telah berhasil melakukan transformasi struktural ekonomi dari sektor agraris ke industri dan jasa sejak reformasi ekonomi pada akhir 1980-an (Doi Moi). Transformasi ini ditandai dengan peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan diversifikasi produk, serta peningkatan peran sektor industri dan jasa dalam PDB negara. Kebijakan penting termasuk liberalisasi pasar, investasi infrastruktur, dan peningkatan akses ke pasar internasional. Meskipun demikian, tantangan seperti urbanisasi dan aging agriculture tetap ada, namun Vietnam telah membuat kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan teknologi dan inovasi ke dalam sektor pertanian​ (World Bank)​​ (World Bank)​.

 

Thailand:

Thailand juga mengalami transformasi struktural dengan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Kebijakan pertanian di Thailand fokus pada peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi baru dan diversifikasi produk. Pemerintah Thailand telah memperkenalkan program-program untuk mendukung petani muda dan meningkatkan daya tarik sektor pertanian melalui pelatihan dan insentif ekonomi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan keseimbangan antara urbanisasi dan ketahanan pangan​ (World Bank)​.

 

Malaysia:

Malaysia telah berhasil melakukan transformasi ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa sejak tahun 1970-an. Negara ini berfokus pada industrialisasi dan pengembangan sektor jasa yang kuat. Kebijakan pertanian di Malaysia menekankan pada modernisasi pertanian dan diversifikasi ekonomi pedesaan. Malaysia juga telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung petani muda, termasuk subsidi, pelatihan, dan akses ke teknologi pertanian modern. Upaya ini membantu menjaga ketahanan pangan dan mengurangi dampak negatif dari aging agriculture​ (World Bank)​​ (World Bank)​.

Solusi untuk Masalah Aging Agriculture dan Penurunan Jumlah Petani

 

1. Pendidikan dan Pelatihan:

Peningkatan program pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian untuk generasi muda. Misalnya, Malaysia memiliki program pelatihan yang membantu petani muda memahami dan menggunakan teknologi pertanian modern.

 

2. Insentif Ekonomi:

Pemberian insentif seperti subsidi, kredit berbunga rendah, dan program asuransi pertanian. Thailand dan Vietnam telah memberikan insentif kepada petani muda untuk menarik mereka tetap di sektor pertanian.

 

3. Adopsi Teknologi:

Penggunaan teknologi pertanian presisi, otomatisasi, dan inovasi lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan membuat pekerjaan pertanian lebih efisien dan menarik bagi generasi muda.

 

4. Diversifikasi Ekonomi Pedesaan:

Mengembangkan usaha agribisnis dan diversifikasi sumber pendapatan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya, Vietnam telah mendorong diversifikasi produk pertanian dan pengembangan agribisnis.

 

5. Peningkatan Infrastruktur:

Memperbaiki infrastruktur di pedesaan untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan. Ini mencakup pembangunan jalan, irigasi, dan akses ke pasar.

 

6. Kebijakan Pemerintah:

Implementasi kebijakan yang mendukung regenerasi petani, seperti program kemitraan antara petani muda dan senior serta program revitalisasi desa.

 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, negara-negara di Asia Tenggara dapat mengatasi tantangan aging agriculture dan penurunan jumlah petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional. Transformasi struktural ekonomi yang berhasil di Vietnam, Thailand, dan Malaysia dapat menjadi contoh yang berguna bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan serupa.

 

Apakah kondisi di 3 negara tersebut lebih baik dari Indonesia?

Kondisi dan Solusi di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia

Vietnam: Vietnam telah berhasil meningkatkan produktivitas pertaniannya melalui reformasi ekonomi dan liberalisasi pasar sejak akhir 1980-an. Transformasi struktural ekonomi di Vietnam berhasil mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan meningkatkan peran industri serta jasa. Peningkatan produktivitas dicapai melalui modernisasi pertanian, adopsi teknologi baru, dan diversifikasi produk pertanian. Vietnam kini menjadi salah satu pengekspor utama produk pertanian seperti beras, kopi, dan produk perikanan​ (IAES)​.

Thailand: Thailand juga mengalami peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi baru dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Namun, tantangan aging agriculture masih ada. Kebijakan pemerintah seperti subsidi, program pelatihan, dan investasi infrastruktur telah membantu mengatasi beberapa tantangan ini. Thailand juga telah berusaha untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian melalui insentif ekonomi dan diversifikasi sumber pendapatan di pedesaan​ (MDPI)​​ (Site homepage)​.

Malaysia: Malaysia telah berhasil melakukan transformasi ekonominya dengan fokus pada industrialisasi dan pengembangan sektor jasa. Meskipun demikian, sektor pertanian masih penting dan menghadapi tantangan aging agriculture. Malaysia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk modernisasi pertanian, dukungan finansial, dan pelatihan bagi petani muda. Upaya ini telah membantu meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian​ (MDPI)​​ (Site homepage)​.

Indonesia: Indonesia juga mengalami fenomena aging agriculture dan penurunan jumlah petani. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi baru dan kebijakan pemerintah, tantangan masih tetap ada. Indonesia perlu meningkatkan program pendidikan dan pelatihan untuk petani muda, memberikan insentif ekonomi, dan mengadopsi teknologi pertanian modern. Diversifikasi ekonomi pedesaan dan peningkatan infrastruktur juga penting untuk memastikan ketahanan pangan dan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian​ (MDPI)​.

Solusi untuk Indonesia Berdasarkan Pembelajaran dari Negara Lain

1. Pendidikan dan Pelatihan:

• Menyediakan program pendidikan dan pelatihan intensif untuk petani muda dalam penggunaan teknologi pertanian modern, seperti yang dilakukan di Thailand dan Malaysia.

2. Insentif Ekonomi:

• Memberikan subsidi, akses mudah ke kredit, dan program asuransi pertanian untuk mendukung petani muda, seperti yang diterapkan di Vietnam.

3. Adopsi Teknologi:

• Mendorong penggunaan teknologi pertanian presisi, otomatisasi, dan inovasi lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, seperti yang dilakukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

4. Diversifikasi Ekonomi Pedesaan:

• Mengembangkan usaha agribisnis dan diversifikasi sumber pendapatan di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menarik minat generasi muda, mengikuti contoh Vietnam.

5. Peningkatan Infrastruktur:

• Meningkatkan infrastruktur pedesaan untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan, sebagaimana diimplementasikan di Malaysia dan Thailand.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan aging agriculture dan penurunan jumlah petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional terjaga. Pengalaman sukses negara-negara Asia Tenggara lainnya bisa menjadi panduan bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan yang efektif di sektor pertanian.

 

Jelaskan secara detail proses transformasi struktural perekonomian di Indonesia yang terjadi dari zaman Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Presiden Joko Widodo sekarang

Proses Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia

1. Zaman Presiden Soekarno (1945-1967): Pada masa kepemimpinan Soekarno, ekonomi Indonesia berfokus pada pembangunan nasionalisme ekonomi dengan konsep ekonomi terpimpin. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

• Nasionalisasi Aset Asing: Pada akhir 1950-an, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda dan Barat.

• Politik Konfrontasi: Kebijakan konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat mengisolasi Indonesia secara ekonomi.

• Inflasi Tinggi: Kebijakan ekonomi yang kurang efektif menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan kekurangan bahan pokok.

2. Zaman Presiden Soeharto (1967-1998): Masa Orde Baru di bawah Soeharto dikenal dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Langkah-langkah yang signifikan meliputi:

• Pembukaan Ekonomi: Soeharto membuka ekonomi Indonesia terhadap investasi asing dan bantuan internasional.

• Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun): Serangkaian program pembangunan lima tahun yang menekankan pada infrastruktur dan industrialisasi.

• Stabilisasi Makroekonomi: Penurunan inflasi dan stabilitas harga menjadi prioritas utama.

• Pertumbuhan Ekonomi: Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan peningkatan dalam sektor industri dan jasa.

• Krisis Ekonomi Asia 1997: Krisis ini menghancurkan ekonomi Indonesia, menyebabkan jatuhnya nilai rupiah, dan krisis perbankan yang parah, akhirnya memicu jatuhnya Soeharto.

3. Zaman Presiden B.J. Habibie (1998-1999): Habibie mengambil alih di masa transisi pasca-Orde Baru dan menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan ekonomi.

• Reformasi Politik dan Ekonomi: Habibie melakukan liberalisasi ekonomi dan reformasi di berbagai sektor, termasuk perbankan dan keuangan.

• Pemulihan Ekonomi: Fokus pada stabilisasi ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah serta menata ulang sistem perbankan.

4. Zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001):

• Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Gus Dur memulai kebijakan desentralisasi untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah.

• Reformasi Ekonomi: Gus Dur melanjutkan liberalisasi ekonomi dan membuka peluang investasi lebih luas.

• Stabilitas Politik: Ketidakstabilan politik dan konflik internal memperlambat reformasi ekonomi.

5. Zaman Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004):

• Pemulihan Ekonomi: Melanjutkan kebijakan reformasi ekonomi dan stabilisasi pasca-krisis.

• Privatisasi: Megawati melanjutkan program privatisasi perusahaan milik negara untuk meningkatkan efisiensi dan menarik investasi asing.

• Kebijakan Fiskal: Fokus pada konsolidasi fiskal dan mengurangi defisit anggaran.

6. Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014):

• Pertumbuhan Ekonomi Stabil: SBY berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

• Reformasi Birokrasi: Usaha meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.

• Program Kesejahteraan Sosial: Peningkatan program kesejahteraan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

• Pembangunan Infrastruktur: Meningkatkan investasi infrastruktur meskipun masih terkendala oleh masalah birokrasi dan korupsi.

7. Zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2014-sekarang):

• Infrastruktur Besar-Besaran: Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api.

• Reformasi Regulasi: Penyederhanaan peraturan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan menarik investasi asing.

• Ekonomi Digital: Promosi dan pengembangan ekonomi digital melalui berbagai inisiatif dan program pemerintah.

• Pembangunan Desa: Fokus pada pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui program Dana Desa.

• Pandemi COVID-19: Penanganan dampak ekonomi akibat pandemi dengan berbagai stimulus ekonomi dan bantuan sosial.

Kesimpulan

Transformasi struktural ekonomi Indonesia dari masa ke masa menunjukkan evolusi yang signifikan dari ekonomi yang tertutup dan terisolasi pada masa Soekarno, menuju ekonomi terbuka dan industrialisasi pada masa Soeharto, hingga reformasi ekonomi yang lebih modern dan inklusif di masa pemerintahan pasca-Reformasi hingga saat ini di bawah Jokowi.

Referensi

• Wikipedia: Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

• World Bank Reports

• OECD iLibrary: Drivers of agricultural productivity and sustainability performance

 

Sebutkan kebijakan pertanian yang dilakukan di setiap zaman presiden di atas

Kebijakan Pertanian di Setiap Zaman Presiden Indonesia

1. Zaman Presiden Soekarno (1945-1967):

• Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan: Mengambil alih perusahaan perkebunan milik Belanda untuk meningkatkan kontrol atas produksi pertanian.

• Politik Beras: Program diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.

• Revolusi Hijau: Upaya awal untuk meningkatkan produksi pangan melalui modernisasi pertanian, meskipun pelaksanaannya terbatas.

2. Zaman Presiden Soeharto (1967-1998):

• BIMAS (Bimbingan Massal): Program intensifikasi pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dengan menggunakan pupuk dan benih unggul serta memberikan kredit kepada petani.

• Inpres Desa Tertinggal: Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung pertanian.

• Revolusi Hijau: Implementasi lebih luas dari teknologi Revolusi Hijau untuk meningkatkan hasil panen padi dan tanaman pangan lainnya.

• Transmigrasi: Relokasi penduduk ke daerah-daerah yang kurang padat untuk membuka lahan pertanian baru.

3. Zaman Presiden B.J. Habibie (1998-1999):

• Reformasi Pertanian: Fokus pada reformasi struktural termasuk redistribusi tanah dan peningkatan akses kredit bagi petani kecil.

• Liberalisasi Ekonomi: Membuka sektor pertanian terhadap pasar global untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian.

4. Zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999-2001):

• Desentralisasi: Mendelegasikan wewenang pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah.

• Diversifikasi Pertanian: Mendorong diversifikasi tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

5. Zaman Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004):

• Program Keluarga Berencana (KB) Pertanian: Meningkatkan kesejahteraan petani melalui program kesehatan dan keluarga berencana.

• Subsidi Pupuk: Memberikan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi pangan.

6. Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004-2014):

• Revitalisasi Pertanian: Program revitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

• Program Ketahanan Pangan: Memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi beras dan tanaman pangan lainnya.

• Program Kartu Tani: Memudahkan akses petani terhadap kredit, pupuk, dan benih.

7. Zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) (2014-sekarang):

• Program Upaya Khusus (UPSUS): Meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

• Kartu Tani: Mengimplementasikan kartu tani untuk distribusi subsidi pupuk dan bantuan lainnya.

• Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi dan akses jalan untuk mendukung pertanian.

• Dana Desa: Alokasi dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan dan meningkatkan produktivitas pertanian.

• Pengembangan Teknologi Pertanian: Mendorong adopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

Referensi

• Wikipedia: Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

• World Bank Reports

• OECD iLibrary: Drivers of agricultural productivity and sustainability performance

 

 

Kebijakan mana yang terbaik?

Menentukan kebijakan pertanian mana yang terbaik dari berbagai periode pemerintahan di Indonesia memerlukan analisis mendalam berdasarkan kriteria-kriteria seperti efektivitas dalam meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan keberlanjutan. Berikut adalah penilaian terhadap beberapa kebijakan utama dari masing-masing periode:

Kebijakan Pertanian Orde Lama (Soekarno)

• Nasionalisasi Aset Asing: Membantu meningkatkan kontrol negara atas sumber daya, tetapi kurang efektif dalam jangka panjang karena kurangnya investasi dan teknologi modern.

• Politik Beras dan Diversifikasi Pangan: Fokus pada ketahanan pangan, namun implementasinya terbatas oleh kondisi ekonomi yang sulit dan politik konfrontasi.

Kebijakan Pertanian Orde Baru (Soeharto)

• BIMAS dan Revolusi Hijau: Kebijakan ini sangat sukses dalam meningkatkan produksi pangan, terutama padi. Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

• Transmigrasi: Membantu membuka lahan baru, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan di beberapa daerah.

Kebijakan Pertanian Zaman Habibie

• Reformasi Ekonomi dan Pertanian: Memulai liberalisasi ekonomi dan reformasi pertanian yang membantu stabilisasi pasca-krisis, meskipun waktu yang singkat membatasi dampak jangka panjang.

Kebijakan Pertanian Zaman Gus Dur

• Desentralisasi: Memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertanian, yang positif tetapi juga menghadapi tantangan koordinasi dan implementasi.

• Diversifikasi Pertanian: Mendorong diversifikasi tanaman, tetapi pelaksanaannya terbatas oleh instabilitas politik.

Kebijakan Pertanian Zaman Megawati

• Subsidi Pupuk: Membantu meningkatkan produksi tetapi sering disertai masalah distribusi yang tidak merata dan kurangnya efisiensi.

Kebijakan Pertanian Zaman SBY

• Revitalisasi Pertanian: Program ini fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani dengan hasil yang cukup positif.

• Kartu Tani: Membantu petani mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kredit dan input pertanian, meskipun implementasinya menghadapi beberapa kendala teknis.

Kebijakan Pertanian Zaman Jokowi

• Program Upaya Khusus (UPSUS): Fokus pada peningkatan produksi komoditas utama dengan hasil yang cukup baik.

• Kartu Tani dan Dana Desa: Memperkuat akses petani terhadap sumber daya dan mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan.

• Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Meningkatkan akses dan efisiensi dengan dampak positif yang signifikan.

• Pengembangan Teknologi Pertanian: Mendorong adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

Penilaian Kebijakan Terbaik

Berdasarkan kriteria efektivitas, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan keberlanjutan, kebijakan BIMAS dan Revolusi Hijau di bawah Soeharto dapat dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil dalam sejarah Indonesia. Kebijakan ini berhasil mencapai swasembada beras, meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, dan meningkatkan kesejahteraan petani pada masanya.

Namun, kebijakan Jokowi juga menunjukkan hasil yang sangat positif dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, teknologi, dan peningkatan kesejahteraan pedesaan yang berkelanjutan. Program seperti UPSUS, Kartu Tani, dan Dana Desa menunjukkan dampak jangka panjang yang menjanjikan untuk keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan.

Referensi:

• World Bank Reports

• OECD iLibrary

• Wikipedia - Orde Lama

• Wikipedia - Orde Baru

• Wikipedia - Reformasi